Wawancara dengan Majalah Hati Baru

Hati Baru

Optimisme Memberantas Korupsi

Indonesia yang disebut-sebut sebagai salah satu bintang negara emerging markets ternyata merupakan negara terkorup dari 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Demikian hasil survei bisnis yang dirilis Political & Economic Risk Consultancy atau PERC, Senin (8/3/2010). Dalam survei tahun 2010, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara terkorup dengan mencetak skor 9,07 dari nilai 10. Angka ini naik dari 7,69 poin tahun lalu.

Hasil yang agak berbeda disodorkan oleh Transparency International Indonesia (TII) tahun lalu. Menurut TII Indonesia mengalami kenaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari skor 2,6 pada tahun 2008 menjadi 2,8 pada 2009. Skor IPK memiliki skala antara 0 (sangat korup) hingga 10 (sangat bersih). Walaupun hasil itu masih menempatkan Indonesia di urutan ke-111 dari 180 negara, nampaknya ada secercah harapan. Namun pada saat yang sama ada banyak pihak yang melihat kualitas pemberantasan korupsi pada tahun 2010 ini diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pemberantasan korupsi masih dilakukan secara parsial dan cenderung hanya sebagai upaya membangun citra.

Masihkah ada harapan akan pemberantasan korupsi di Indonesia? Bagaimana meneropong ‘korupsi’ di negeri ini? Adakah optimisme membangun bangsa Indonesia yang bebas korupsi? Berikut ini adalah wawancara Thomas Suwarta dari hati.baru dengan Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Wacth, J. Danang Widoyoko di Jakarta (17/03).

Bagaimanakah anda memandang kondisi korupsi di Indonesia saat ini?

Yang pertama, saya bisa katakan bahwa kondisi korupsi di Indonesia sudah demikian sistematis dan bahwa hampir semua aspek kehidupan itu ada. Jika demikian faktanya, maka memang ada yang salah. Kita bisa mengukur dengan kebijakan rezim orde baru, di mana praktek-praktek ini sudah dianggap wajar. Saking wajarnya situasi itu, maka ketika orang tidak lagi memberi uang (dalam kasus suap-menyuap misalnya), pastinya yang merasa bersalah adalah orang yang gak ngasih uang tadi, dan bukan lagi orang yang dikasih uang. Ini kan fatal. Berarti ada fakta terbalik; itu tadi karena saking wajarnya praktek-praktek itu selama bertahun-tahun. Dan situasi kita saat ini ya, berada di bawah bayang-bayang praktek yang sudah ‘wajar’ selama kurun waktu itu. Bisa dikatakan dengan cara lain, bahwa korupsi itu sudah menjadi budaya, menjadi sesuatu yang bias dan wajar. Korupsi menjadi budaya karena ia dibudidayakan. Para pejabat berbisnis itu biasa, bahkan difasilitasi, mendapat kemudahan dari pada masyarakat biasa. Situasi seperti ini yang kemudian menjadikan korupsi itu meluas, karena tata nilainya memang adalah tata nilai yang korup. Ini lah juga yang kemudian membuat korupsi ini tidak begitu mudah diberantas kemudian. Orang makin merasa bahwa korupsi bukan lagi sesuatu yang ‘salah.’

Begitu parahnya korupsi di negeri ini. Tentu hal itu diukur dari seberapa besar daya rusaknya. Seberapa besar daya rusak korupsi di Indonesia?

Praktek korupsi dalam pengertiannya adalah setiap tindakan yang mengambil hak milik publik untuk kepentingan pribadi. Nah bicara daya rusak, korupsi merupakan praktek yang punya daya rusak luar biasa. Pertama, ada indikasi jelas dari laporan audit BPK terhadap keuangan negara setiap tahunnya di mana terjadi kerugian negara sangat besar. Untuk Indonesia, sampai saat ini, belum ada indikasi menurun, bahkan cenderung naik. Jika duit negara hilang kan, itu berarti duit kita juga, duit rakyat. Cuma memang, ini tidak membuat kita langsung marah. Beda dengan ketika, kita membayar ongkos angkutan, dan tiba-tiba uang kembaliannya kurang, maka kita pasti akan protes. Sama halnya dengan hilangnya uang negara. Itu kan hilangnya pajak dari masyarakat juga. Selain itu, banyak studi menunjukkan bahwa korupsi itu bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi, dan bahkan bisa menjatuhkan negara dalam satu krisis. Krisis ekonomi yang dialami di Indonesia saya rasa adalah pelajaran yang sangat mahal, tentang praktek korupsi di masa lalu. Selain itu, daya rusak yang paling besar terlihat dalam hilangnya trust atau kepercayaan publik kepada negara. Masyarakat kian apatis dengan pemerintah, “Yah pemerintah sama saja lah, gitu-gitu juga kelakuannya.” Dan tentunya juga adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi semakin parah di Indonesia ketika dana bantuan sosial untuk orang miskin pun dikorupsi. Ini kan sudah parah sekali. Makanya dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), korupsi uang bantuan orang miskin, hukumannya adalah hukuman mati.

Jika demikian situasinya, langkah apa yang kemudian bisa diusahakan?

Melawan korupsi memang seperti berhadapan dengan sebuah tembok besar. Apalagi, sejauh pengalaman saya, merasa sendiri dan kesepian dalam usaha-usaha seperti ini saya alami. Sudah merasa sendiri, kesepian dan pasti berhadapan tembok besar, tinggi dan kokoh tadi. Bagaimana langkahnya, saya rasa kita harus tahu betul bahwa ini butuh waktu. Waktunya adalah waktu untuk membalikkan nilai-nilai yang korup tadi. Ketika korupsi sudah menjadi tata nilai yang baru, berarti kan perlu pembalikkan nilai-nilai atau reaktualisasi nilai-nilai. Maka dari itu, memang tidak cukup hanya dengan jalur hukum. Perlu strategi lain, misalnya kebudayaan. Kira-kira strategi kebudayaan macam apa yang bisa diterapkan untuk menjegal nilai-nilai ‘korup’ seperti ini, dan membangun tata nilai baru.

Salah satunya melalui pendidikkan antikorupsi?

Iya, tentu. Pendidikan pasti sangat penting. Minimal, melalui pendidikan, peserta didik tentu tahu secara kognitif, apa itu korupsi, sebab-sebanya, dan juga dampak-dampaknya. Berharap dengan pengetahuan kognitif ini, praktek korupsi bisa dikikis sedikit demi sedikit. Tetapi yang jauh lebih penting ketika berbicara mengenai pendidikan adalah pendidikan melalui contoh atau teladan. Artinya yang kognitif perlu di-follow-up dalam tindakan pembenahan. Itu berarti juga menyangkut sikap yang memang menunjukkan bahwa kita tidak melakukan praktek korupsi. Ini yang menghindarkan kita dari sikap hipokrit. Maksudnya, apa yang kita katakan, tidak sejalan dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita berbicara anti korupsi dan mengajari orang untuk tidak korupsi, ternyata diri kita sendiri bermasalah. Apa yang orang bilang, Satunya Kata dan Perbuatan, menjadi sangat penting. Pendidikan keteladanan, itulah yang penting, dan itu harus dimulai dari internal diri kita sendiri; di tengah keluarga, komunitas, organisasi dan juga Gereja. Secara khusus, dalam konteks Gereja misalnya, ini justru peluang besar bagi Gereja untuk menjadi garam dan terang. Ketika situasi sekarang begitu gelap, maka hadirnya Gereja untuk membawa terang itu sangat bermanfaat. Bukankah terang itu dibutuhkan di tempat gelap dan garam itu dibutuhkan di tempat yang tawar? Sekali lagi, ini peluang bagi Gereja, yang tentunya harus juga dibuktikan, bahwa Gereja sudah menjadi pelaku sikap-sikap dan praktek-praktek bebas korupsi. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Bupati Solo, Gamawan Fauzi, ketika ia dipuji karena melakukan reformasi birokrasi yang berhasil, ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang biasa saja, bukan sesuatu yang luar biasa. Ini mau mengatakan, bahwa sesuatu yang memang biasa saja, akan menjadi luar biasa dalam situasi yang sudah luar biasa korup.

ICW sendiri melakukan apa?

Tentunya kita bekerja bersama masyarakat untuk bersama-sama memberantas korupsi. Kita sedang men-design sebuah program yang melibatkan masyarakat. Kita merancang bagaimana masyarakat dilibatkan, termasuk dalam pembiayaan juga dari masyarakat, usaha pemberantasannya juga melibatkan masyarakat, dan yang pasti bagaimana usaha-usaha ini memberi manfaat bagi masyarakat. Terutama, untuk saat ini kita perlu serius menangani persoalan lingkungan hidup. Yang hendak disasar adalah krisis lingkungan hidup sebagai akibat praktek korupsi. Misalnya ijin yang begitu mudah diberikan untuk konversi area hutan lindung menjadi kebun dan lain-lainnya.

Dapatkah kita berharap bahwa Indonesia bebas korupsi?

Kita memang berhadapan dengan situasi yang sudah sangat parah, tetapi tidak berarti membuat kita tidak optimis bahwa ini bisa kita atasi. Sikap konsisten untuk terus berjuang tentu perlu. Hindari sikap-sikap pragmatis. Ketika dalam situasi terdesak, mungkin sulit, tetapi di situlah justru konsitensi kita diuji. Selain itu, harapan ini tentu ada, ketika kita membangun pendidikan keteladanan dan strategi budaya yang cocok untuk menjawab tantangan ‘korupsi yang sudah menjadi budaya ini.’ Harapan tentu juga bisa kita letakkan pada adanya lembaga seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). KPK kini menjadi harapan atau tumpuan masyarakat, ketika lembaga penegak hukum yang lain sudah susah diharapkan. Harapannya adalah bahwa korupsi bisa diberantas, dan hukum bisa ditegakkan, dalam prinsip semua sama di depan hukum. Kasus Bibit-Chandra adalah contohnya. Selain itu, adanya optimisme bisa dibaca dari dampak yang dihasilkan dari praktek korupsi yang bisa diberantas. Luar biasa dampak dari praktek korupsi yang bisa kita atasi. Misalnya, kasus yang berhasil ditangani KPK, adalah korupsi di Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia. Setelah pejabatnya dikenai sanksi hukum, sistemnya diperbaiki, maka mekanisme pembuatan visa yang tadinya memakan waktu tiga hari sekarang sudah bisa tiga jam. Dan yang merasakan dampaknya adalah ratusan ribu Tenaga Kerja Indonesia. Jadi saya rasa, kalau ini bisa kita tingkatkan terus, maka dampaknya pasti akan besar. Dampak yang besar inilah yang kemudian membangkitkan harapan juga bahwa Indonesia mampu bebas dari korupsi.***

J. Danang Widoyoko adalah Koordinator Badan Pekerja ICW. Bergabung dengan ICW sejak tahun 2000. Sebelumnya aktif di Yayasan Percik dan Yayasan Geni, Salatiga. Saat ini Danang juga menjadi Ketua Dewan Pengurus INFID (International NGO Forum on Indonesia Development), NGO yang mencermati kebijakan pembangunan pemerintah dan utang luar negeri. Menyelesaikan S1 di Fakultas Teknik Jurusan Elektro UKSW Salatiga, Danang terlibat dalam investigasi berbagai kasus korupsi di pelayanan publik, Anggaran pemerintah dan BUMN serta track record calon pejabat publik. Selain itu danang juga menjadi fasilitator pelatihan investigasi kasus korupsi, monitoring pelayanan publik menggunakan kartu laporan atau “Citizen Report Card” dan analisis anggaran. Danang mengikuti kursus singkat tentang “Good Governance and The Position of the Armed Forces” di Clingendael Institute, Den Haag, Belanda. Danang juga aktif dalam berbagai seminar, workshop dan konferensi internasional tentang good governance dan pemberantasan korupsi. Sejak bergabung dengan ICW, Danang menulis sejumlah laporan tentang bisnis militer, mafia peradilan, perumahan, perlindungan saksi, dan kebebasan informasi. Danang juga aktif dalam berbagai koalisi seperti koalisi perlindungan saksi yang mendorong disahkannya UU Perlindungan Saksi dan Korban, koalisi kebebasan informasi yang mengadvokasi UU Keterbukaan Informasi Publik serta Koalisi Pemantau Peradilan.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

  

 

CAPTCHA Image

Refresh Image
  *

WordPress Blog

Loading…

Categories: Wawancara

Leave a Reply