Oligarki dan Jokowi

Salah satu pemikiran yang cukup berpengaruh dalam studi politik di Indonesia adalah teori oligarki. Vedi Hadiz dan Richard Robison dalam buku Reorganising Power in Indonesia. The Politics of Oligarchy in an Age of Market yang terbit 2004,  melihat Indonesia pasca Orde Baru adalah kelanjutan dari Orde Baru tanpa Soeharto. Gerakan reformasi  hanya mampu menyingkirkan Soeharto, sedangkan struktur politik pendukungnya masih bertahan. Bukan hanya bertahan, para pendukungnya malah mampu beradaptasi dengan demokrasi dan good governance.  Para pendukung Orde Baru  dan mereka yang dibesarkan oleh Soeharto ini yang disebut oligarki.

Oligarki merupakan aliansi cair berbagai kepentingan dan kelompok yang dulu menikmati fasilitas, perlindungan dan proteksi dari rejim Orde Baru.  Oligarki merentang dari nasional hingga ke daerah, terutama karena sistem politik demokratis mensyaratkan adanya Pemilu, kompetisi politik di tingkat lokal. Pentas politik nasional masih didominasi muka-muka lama. Bukan hanya mereka yang menjadi pendukung dan penikmat Orde Baru, juga keluarga Soeharto mampu bermetamorfosa menjadi kekuatan politik baru. Dengan fasih berbicara soal demokrasi, korupsi dan hak asasi manusia.

Tetapi politik di Indonesia sangat menarik dan membuka ruang bagi dinamika. Politik di Indonesia tidak ditentukan secara deterministik oleh  oligarki. Ada ruang dan peluang bagi munculnya pemimpin baru di luar oligarki. Jokowi salah satu contohnya. Ia menjadi politisi paling populer dan karirnya melesat dari Walikota Solo, terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta dan kini menjadi calon Presiden. Jokowi mampu membuat banyak perubahan di Solo dan di Jakarta. Selain terpilih sebagai salah satu Walikota terbaik  ketiga di dunia tahun 2012 versi WorldMayor.com, Jokowi juga mendapat penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award tahun 2010. Ini penghargaan bergengsi yang diberikan kepada para tokoh dan pemimpin yang menunjukkan komitmen dan keberhasilan dalam pemberantasan korupsi. Apa yang dilakukan oleh Jokowi di Solo dan kemudian di Jakarta  membuatnya layak mendapatkan penghargaan itu.

Satu hal yang menarik, Jokowi bukanlah pengusaha dan politisi yang dibesarkan atau mendapatkan fasilitas dari kekuasaan Orde Baru.  Dia hanya pengusaha mebel menengah yang tidak bergantung pada proteksi dan fasilitas dari pemerintah. Jokowi bukan pengusaha APBD yang mengandalkan bisnis dari anggaran pemerintah serta bermodal kedekatan dengan penguasa dan politisi. Ia juga bukan pengusaha yang bisa menekan pemerintah untuk memberikan proteksi atau bantuan finansial bagi bisnisnya. Perusahaan  Jokowi tentu bukan perusahaan yang butuh  bantuan kebijakan dari Menteri untuk mengatur bursa saham dan instrumen moneter. Perusahaan Jokowi juga tidak dibangun dari modal dan bantuan pemerintah. Dari sisi bisnis, Jokowi bukan bagian dari oligarki seperti yang dirujuk oleh Vedi Hadiz dan Richard Robison itu. Dari sisi politik, ia juga bukan politisi masa lalu pendukung Soeharto.  Ia  merintis karir politik dengan menjadi Wali Kota Solo, dan karena prestasinya, kemudian ia  begitu menonjol dan mendapatkan perhatian hingga ke tingkat nasional

Memang Jokowi tidak sepenuhnya lepas dari oligarki. PDIP juga bukan partai yang bersih dari korupsi, bahkan ada banyak kasus korupsi yang melibatkan para politisi PDIP, di nasional dan di daerah.  Bahkan PDIP bisa dikatakan termasuk partai feodal dan dipimpin oleh dinasti Soekarno. Dari aspek pendanaan, dengan melesatnya elektabilitas Jokowi, sudah pasti ada banyak perusahaan dan konglomerat yang merapat ke PDIP. Bisa diduga, banyak politisi PDIP yang “menjual” Jokowi untuk minta sumbangan ke sana ke mari.  Tetapi  apa yang dilakukan Jokowi di Jakarta memberi bukti kepada kita.  Dengan menjadi Gubernur Jakarta dari PDIP, Jokowi tidak memberikan keistimewaan, fasilitas atau melakukan korupsi untuk  kepentingan para penyandang dana atau pendukung PDIP. Bahkan konon kabarnya banyak internal di PDIP yang kecewa dengan Jokowi karena mereka  tidak mendapatkan “apa-apa” sehingga proses pencalonannya menjadi Capres benar-benar alot.  Contoh lain yang relevan adalah sengketa antara Djan Faridz dengan Pemprov DKI  Jakarta.  Djan Faridz adalah salah satu pendukung utama Jokowi saat kampanye Gubernur. Bahkan markas tim sukses Jokowi saat itu  menempati rumah Djan Faridz.  Tetapi ketika Jokowi menjadi Gubernur,  Pemprov DKI tetap dengan tegas memutus kontrak dan kerja sama dengan PT Priamanaya Djan International (PDI), perusahaan milik Djan Faridz untuk mengelola Blok A Pasar Tanah Abang. Sengketa itu berlanjut di pengadilan dan akhirnya dimenangi oleh Pemprov DKI.

Menjadi politisi reformis dalam politik Indonesia bukan hal yang mudah. Dominasi oligarki membuat setiap politisi harus berhadapan dan bernegosiasi dengan kepentingan ekonomi politik oligarki. Sebagian teman-teman saya juga kaget ketika tiba-tiba Golkar hendak berkoalisi dengan PDIP. Entah bagaimana kelanjutannya. Tetapi yang jelas, ketika Jokowi di Solo, dia juga harus berhadapan dengan kepentingan oligarki lokal, dan terbukti dia mampu mengubah Solo seperti sekarang ini. Juga ketika ia jadi Gubernur DKI, ada banyak kepentingan oligarki hendak menyandera, tetapi toh, kita bisa lihat sendiri ada banyak perubahan. Kebijakan reformasi dan pemberantasan korupsi tidak pernah dilakukan di ruang kosong nir kepentingan dan kontestasi kekuasaan. Kebijakan anti korupsi yang berhasil adalah kebijakan yang mampu membawa perubahan dan membersihkan korupsi di tengah kepungan berbagai kepentingan korup.  Kelak, bila Jokowi menjadi Presiden, jangan pernah meremehkan independensi dan ketegasan di balik sikapnya yang santun.

Categories: Jokowi dan Pilpres

4 Comments

  • Edho Binter says:

    Terimakasih sudah mau berbagi pemikiran tentang Jokowi da apa yang dilakukannya. Memutuskan rantai Oligarki tidak lah mudah. Seperti mengurai benang kusut. Tetapi dengan metode dan sikap yang konsisten cukup memberikan bukti bahwa oligarki Indonesia siap dikubur.

  • herianto says:

    Salut untuk masyarakat Solo yang berani memilih Joko Widodo sbg Walikota … tidak gampang jadi Presiden Indonesia, apalagi merubah mental masyarakat dan elit politis/pejabat sudah diberi teladan “hebat” tigapuluh tahun dan masih banyaknya uang yang bisa dipakai mengganggu Joko Widodo

  • awan tri hananto says:

    Top Nang… sukses buatmu…

  • Lie Hwee says:

    Danang memang TOP sejak kuliah…
    Wan… kowe saiki neng endi…

Leave a Reply to herianto Cancel reply