Perangi Korupsi Politik

Kasus penyuapan di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditangani oleh KPK diduga melibatkan banyak pihak lain. Dari berbagai informasi yang mulai terungkap, kasus itu diduga melibatkan elite parpol. Meskipun informasi ini masih perlu diklarifikasi dan dibuktikan dalam proses hukum, kasus itu menambah panjang daftar kasus korupsi yang melibatkan politisi. Saat ini KPK masih menangani kasus cek pelawat yang melibatkan puluhan anggota DPR dari sejumlah parpol.

Apa yang terjadi di tingkat nasional juga terjadi di daerah karena banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, ada 155 kepala daerah tersangkut korupsi, 17 orang di antaranya gubernur (Kompas.com, 24/1/2011). Ini sangat memprihatinkan karena kebijakan publik yang menentukan nasib rakyat dan bangsa ada di tangan para politisi itu. Pembentukan UU dan perda, penentuan anggaran pemerintah pusat dan daerah, pemilihan pejabat publik, dan kebijakan publik lain diputuskan para politisi, yang ironisnya justru banyak terlibat kasus korupsi.

Berbagai kasus korupsi yang melibatkan politisi, baik anggota parlemen maupun pejabat eksekutif, dikategorikan kasus korupsi politik. Korupsi politik melibatkan berbagai kejahatan dan kecurangan oleh pemimpin politik sebelum, selama, dan setelah menjabat. Berbeda dengan korupsi lain, pelakunya pejabat publik yang terpilih lewat pemilu sehingga punya otoritas mengalokasikan sumber daya publik dan bertanggung jawab mewakili kepentingan publik (Hodess, 2004).

Berbeda dengan kasus korupsi biasa yang tujuan utamanya sekadar untuk memperkaya diri sendiri, korupsi politik berkepentingan menggalang dana untuk memenangi pemilu dan mempertahankan kekuasaan. Apalagi, ongkos meraih kekuasaan melalui pemilu semakin lama semakin mahal. Di tengah kelangkaan sumber daya, uang kemudian menjadi sumber daya utama karena uang paling mudah dikonversi menjadi sumber daya lain yang diperlukan untuk memenangi pemilu. Dengan uang, partai dan kandidat bisa membeli jasa konsultan, media, dan barang lain yang diperlukan untuk memenangi pemilu (Nassmacher, 2001).

Akuntabilitas dana politik

Sesungguhnya dana politik sudah diatur sedemikian ketat. Parpol dan kandidat tak diperbolehkan mendapatkan dana dari anggaran negara, BUMN, dan tentu uang hasil korupsi. Besarnya sumbangan bagi parpol dan kandidat juga dibatasi. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2011, sumbangan ke partai dan kandidat maksimal Rp 1 miliar untuk perorangan bukan anggota partai dan Rp 7,5 miliar untuk korporasi. Laporan keuangan parpol harus dibuat reguler dan diaudit akuntan publik.

Meski ada aturan ketat, tampaknya hal itu tak membuat takut parpol dan kandidat untuk melanggarnya. Karena lemahnya penegakan hukum, pelanggaran dana politik justru terungkap belakangan dalam berbagai bentuk kasus korupsi politik. Situasi serupa juga terjadi di tingkat lokal. Untuk memenangi pilkada, seorang kandidat harus mengeluarkan dana hingga puluhan miliar rupiah. Dari mana uang itu dikembalikan? Dana politik sesungguhnya investasi yang harus dikembalikan ketika seseorang menduduki jabatan publik. Gaji dan fasilitas rutin yang diterima tentu tak mencukupi untuk mengembalikan investasi sehingga korupsi jadi satu-satunya jalan untuk mengembalikan investasi sekaligus mengumpulkan modal untuk mempertahankan jabatan periode kedua.

Pemenangan pemilu jadi kian mahal ketika parpol dan kandidat tak memiliki organisasi dan jaringan yang menjangkau hingga ke akar rumput. Absennya infrastruktur politik ini dikompensasi dengan membeli iklan di media massa dan pencitraan yang membutuhkan dukungan staf profesional, yang ongkosnya mahal. Absennya infrastruktur politik juga mengakibatkan parpol dan kandidat tak mampu menggalang sumbangan dari anggota atau pendukung sehingga mengandalkan penyumbang besar (Nassmacher, 2001).

Celakanya, tak ada makan siang gratis. Para penyumbang besar ini kemudian akan meminta imbalan dari proyek-proyek pemerintah sehingga mendorong korupsi politik. Ketiadaan infrastruktur politik juga menimbulkan problem representasi politik. Politisi yang tak punya ikatan dengan konstituen cenderung tuli terhadap suara publik dan terus menghabiskan anggaran untuk jalan-jalan ke luar negeri atau membangun gedung DPR yang mendapat penolakan luas.

Mencegah korupsi politik

Untuk mencegah korupsi politik, menekan ongkos politik jadi satu-satunya cara selain memperkuat penegakan hukum. Pertama, perlu diatur pembatasan pengeluaran. Regulasi yang ada hanya mengatur pembatasan sumbangan yang dengan gampang diakali. Justru yang lebih penting adalah membatasi pengeluaran. Parpol boleh menggalang dana sebesar-besarnya, tetapi pengeluarannya harus dibatasi sehingga kompetisi dalam pemilu dalam level permainan yang sama.

Kedua, perlu dipikirkan untuk memperbesar subsidi pemerintah. Subsidi tak hanya berbentuk uang, tetapi juga alokasi iklan yang sama di ruang publik untuk kampanye. Ruang publik bukan hanya tempat umum, melainkan juga frekuensi. Frekuensi yang dipergunakan oleh radio dan televisi sesungguhnya barang publik yang terbatas dan pemerintah punya kewenangan mengaturnya. Pemerintah bisa memberikan subsidi berupa blocking time dengan mewajibkan semua radio dan televisi memberi ruang sama untuk parpol dan kandidat beriklan sehingga bisa menekan biaya kampanye.

Sebagai konsekuensi dari peningkatan subsidi pemerintah, audit terhadap keuangan partai dan kandidat harus diperketat. BPK harus mendapatkan akses untuk mengaudit seluruh keuangan partai dan dana kampanye, tidak terbatas pada dana yang bersumber dari negara.

Ketiga, salah satu problem dana kampanye adalah lemahnya penegakan hukum. Karena itu, perlu didorong agar dana politik diletakkan di bawah rezim antikorupsi, bukan rezim pemilu. Rezim pemilu punya keterbatasan, terutama soal daluwarsa perkara yang singkat serta problem independensi penegak hukum. Sementara kita punya KPK yang mendapatkan apresiasi karena keberhasilannya dalam penegakan hukum kasus korupsi. Daripada meminta KPK jadi ”pemadam kebakaran” dalam kasus korupsi terkait pemilu, bukankah lebih baik melibatkan KPK untuk mencegah terjadinya ”kebakaran” saat pemilu?

Meskipun UU Partai Politik sudah disahkan, masih ada peluang dalam perumusan berbagai UU terkait pemilu yang saat ini dibahas di DPR. Jika kita tak memikirkan secara serius persoalan dana politik yang jadi akar masalah dari kasus korupsi politik, kasus cek pelawat, kasus Kemenpora, dan berbagai kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah akan terus terjadi pada kemudian hari. Sudah saatnya memerangi dan mencegah korupsi politik di sumbernya, yakni dengan mengatur dana politik.

Kompas, 21 Mei 2011

Categories: Opini

Leave a Reply